Essai

Dramatisasi Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II

Oleh MUHAMMAD IZZAN MURSYIDAN

Drama politik pemilihan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Bersatu II telah berakhir pada Selasa (18/10) malam. Di Istana Merdeka, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wakil Presiden Boediono dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, mengumumkan perubahan susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

            Hasilnya, Kabinet Indonesia Bersatu II lebih gemuk dan memiliki rantai birokrasi yang panjang dengan penambahan wakil menteri. Total, reshuffle kali ini, terdapat 7 menteri baru, 4 menteri yang digeser, 11 wakil menteri, dan 2 wakil menteri yang bergeser. Ditambah dengan 10 wakil menteri yang diangkat pada awal periode kedua pemerintahannya, Yudhoyono kini mempunyai 19 wakil menteri (Kompas, 19/10/2011).

            Apakah dengan perombakan tersebut, kinerja pemerintahan Presiden SBY menjadi lebih baik di sisa pemerintahannya? Agaknya kita tidak dapat terlalu berharap akan adanya perbaikan. Perombakan tersebut hanya dijadikan usaha politik citra yang dijalankan SBY. Sang Presiden rupanya ingin menunjukkan seakan-akan dia serius ingin memperbaiki pemerintahan sebelumnya. Hal ini diperlihatkan dengan lamanya pemanggilan terhadap wakil menteri sejak hari Kamis, pekan sebelum pengumuman, kepada publik yang menyedot perhatian besar sejumlah media massa. Hingga Minggu, di kediaman Presiden di Puri Cikeas Indah, pemanggilan masih berlangsung dan baru berakhir pada Selasa. Menteri yang terakhir dipanggil adalah Rektor Universitas Cendrawasih Baltazar Kambuaya.

            Motif yang kedua adalah pembagian kekuasaan terhadap partai politik mitra koalisi. Penambahan wakil menteri dari kalangan profesional mengindikasikan Presiden Yudhoyono meragukan kapasitas menterinya. Namun dia tidak leluasa untuk menunjuk menteri yang mumpuni sebab sudah terikat dengan kontrak politik. Kontrak politik ini, antara lain, dibeberkan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq yaitu kontrak politik antara SBY dengan PKS.

            Mahfudz menjelaskan, PKS memiliki tiga kontrak politik yang dibahas dan disetujui langsung antara Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin dan Presiden. Kontrak politik pertama berisi dukungan PKS terhadap Yudhoyono dan Boediono. Kedua, dukungan PKS sebagai koalisi dalam pemerintahan dan di parlemen. Ketiga, berupa pembagian kekuasaan atau power sharing antara PKS dan Yudhoyono-Boediono.

Penggemukan kabinet

            Penambahan wakil menteri yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kementerian, menurut Eep Saefulloh Fatah, hanya akan jadi tambahan organ birokrasi. Manakala tak tersedia mekanisme dan hubungan yang sehat dengan para menteri dan pejabat eselon 1 di sekitar menteri itu, wakil menteri potensial jadi beban bagi kepemimpinan departemen/kementerian. Bagi departemen/kementerian negara yang sehat, penambahan wakil menteri berpotensi mengurangi kebugaran. Sementara di departemen/kementerian yang sudah tak bugar bisa tercipta situasi sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pemerintahan kian tambun dan diisi banyak pejabat baru yang jadi beban politik dan birokrasi (serta finansial) baru (Kompas, 19/10/2011). Padahal, di negara-negara yang kementeriannya memiliki wakil menteri, Amerika Serikat, misalnya, disebabkan jumlah departemen/kementerian di sana tidak sampai 20. Setiap departemen/kementerian menangani banyak bidang sehingga membutuhkan wakil menteri.

            Menteri baru yang ditunjuk masih didominasi politikus; menteri dari parpol berjumlah 18 orang, menteri dari profesional berjumlah 16 orang. Selainitu, penunjukan para menteri terkesan kental sikap cari aman presiden dan kontroversial. Menteri Perdagangan yang baru, Gita wirdjawan, dinilai tidak sesuai dengan misi penguatan kesejahteraan masyarakat. Meski memiliki kompetensi bagus, Wirdjawan selama ini dinilai memberi karpet merah bagi investor asing dan liberalisasi. Menteri Lingkungan Baltazar Kambuaya, penunjukannya terkesan hanya perimbangan politik berupa representasi daerah. Putra asli Papua ini dipertanyakan keberpihakannya terhadap lingkungan, sebab latar belakangnya adalah sarjana ekonomi. Dikhawatirkan, background Rektor Uncen ini memengaruhi arah kebijakannya di kementerian lingkungan.

Jero Wacik dipertanyakan kompetensinya mengurus masalah energi dan sumber daya mineral. Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menyatakan, penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru lebih mempertimbangkan kepentingan politik. Kementerian itu secara politik dipandang strategis sehingga tetap harus dipegang kader partai yang memerintah (Kompas, 19/10/2011). Seharusnya penunjukan Menteri ESDM diberikan kepada orang yang benar-benar memiliki initegritas dan kapabilitas. Sebab, Kementerian ESDM bisa menjadi tantangan yang paling berat dalam hal stabilitas ekonomi. Hal ini karena kementerian tersebut bertanggung jawab atas kebijakan pemenuhan energi, subsisdi BBM, subsidi listrik, dan pencapaian lifting migas.

Rakyat bosan disuguhkan drama Cikeas yang sebenarnya bukan pertama kali karena drama sejenis telah lebih dulu ada pada saat pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II di akhir Oktober 2009. Yang rakyat inginkan bukanlah penggantian menteri dan/atau penambahan wakil menteri. Kita semua hanya menginginkan peningkatan kinerja pemerintah di sisa tiga tahun masa pemerintahan SBY. Bahkan masa efektif hanya dua tahun, sebab pada 2013 pemerintah sudah berfokus menjelang pemilihan presiden baru. Kita harapkan, SBY bukan tidak menghasilkan dan meninggalkan warisan sistemis penting apa-apa bagi Indonesia di masa pemerintahannya yang dalam waktu lama.