Dramatisasi Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II
Oleh MUHAMMAD
IZZAN MURSYIDAN
Drama
politik pemilihan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Bersatu II telah
berakhir pada Selasa (18/10) malam. Di Istana Merdeka, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
didampingi Wakil Presiden Boediono dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi,
mengumumkan perubahan susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Hasilnya, Kabinet Indonesia Bersatu II lebih gemuk dan
memiliki rantai birokrasi yang panjang dengan penambahan wakil menteri. Total, reshuffle kali ini, terdapat 7 menteri
baru, 4 menteri yang digeser, 11 wakil menteri, dan 2 wakil menteri yang
bergeser. Ditambah dengan 10 wakil menteri yang diangkat pada awal periode
kedua pemerintahannya, Yudhoyono kini mempunyai 19 wakil menteri (Kompas, 19/10/2011).
Apakah dengan perombakan tersebut, kinerja pemerintahan
Presiden SBY menjadi lebih baik di sisa pemerintahannya? Agaknya kita tidak
dapat terlalu berharap akan adanya perbaikan. Perombakan tersebut hanya
dijadikan usaha politik citra yang dijalankan SBY. Sang Presiden rupanya ingin
menunjukkan seakan-akan dia serius ingin memperbaiki pemerintahan sebelumnya.
Hal ini diperlihatkan dengan lamanya pemanggilan terhadap wakil menteri sejak
hari Kamis, pekan sebelum pengumuman, kepada publik yang menyedot perhatian
besar sejumlah media massa. Hingga Minggu, di kediaman Presiden di Puri Cikeas
Indah, pemanggilan masih berlangsung dan baru berakhir pada Selasa. Menteri
yang terakhir dipanggil adalah Rektor Universitas Cendrawasih Baltazar
Kambuaya.
Motif yang kedua adalah pembagian kekuasaan terhadap
partai politik mitra koalisi. Penambahan wakil menteri dari kalangan
profesional mengindikasikan Presiden Yudhoyono meragukan kapasitas menterinya.
Namun dia tidak leluasa untuk menunjuk menteri yang mumpuni sebab sudah terikat
dengan kontrak politik. Kontrak politik ini, antara lain, dibeberkan Wakil
Sekjen PKS Mahfudz Siddiq yaitu kontrak politik antara SBY dengan PKS.
Mahfudz menjelaskan, PKS memiliki tiga kontrak politik
yang dibahas dan disetujui langsung antara Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin
dan Presiden. Kontrak politik pertama berisi dukungan PKS terhadap Yudhoyono
dan Boediono. Kedua, dukungan PKS sebagai koalisi dalam pemerintahan dan di
parlemen. Ketiga, berupa pembagian kekuasaan atau power sharing antara PKS dan Yudhoyono-Boediono.
Penggemukan
kabinet
Penambahan wakil menteri yang dimaksudkan untuk
meningkatkan kinerja kementerian, menurut Eep Saefulloh Fatah, hanya akan jadi
tambahan organ birokrasi. Manakala tak tersedia mekanisme dan hubungan yang
sehat dengan para menteri dan pejabat eselon 1 di sekitar menteri itu, wakil
menteri potensial jadi beban bagi kepemimpinan departemen/kementerian. Bagi
departemen/kementerian negara yang sehat, penambahan wakil menteri berpotensi
mengurangi kebugaran. Sementara di departemen/kementerian yang sudah tak bugar
bisa tercipta situasi sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pemerintahan kian
tambun dan diisi banyak pejabat baru yang jadi beban politik dan birokrasi
(serta finansial) baru (Kompas,
19/10/2011). Padahal, di negara-negara yang kementeriannya memiliki wakil
menteri, Amerika Serikat, misalnya, disebabkan jumlah departemen/kementerian di
sana tidak sampai 20. Setiap departemen/kementerian menangani banyak bidang
sehingga membutuhkan wakil menteri.
Menteri baru yang ditunjuk masih didominasi politikus;
menteri dari parpol berjumlah 18 orang, menteri dari profesional berjumlah 16
orang. Selainitu, penunjukan para menteri terkesan kental sikap cari aman
presiden dan kontroversial. Menteri Perdagangan yang baru, Gita wirdjawan,
dinilai tidak sesuai dengan misi penguatan kesejahteraan masyarakat. Meski
memiliki kompetensi bagus, Wirdjawan selama ini dinilai memberi karpet merah
bagi investor asing dan liberalisasi. Menteri Lingkungan Baltazar Kambuaya,
penunjukannya terkesan hanya perimbangan politik berupa representasi daerah.
Putra asli Papua ini dipertanyakan keberpihakannya terhadap lingkungan, sebab
latar belakangnya adalah sarjana ekonomi. Dikhawatirkan, background Rektor Uncen ini memengaruhi arah kebijakannya di
kementerian lingkungan.
Jero
Wacik dipertanyakan kompetensinya mengurus masalah energi dan sumber daya
mineral. Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menyatakan, penunjukan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral yang baru lebih mempertimbangkan kepentingan politik.
Kementerian itu secara politik dipandang strategis sehingga tetap harus
dipegang kader partai yang memerintah (Kompas,
19/10/2011). Seharusnya penunjukan Menteri ESDM diberikan kepada orang yang
benar-benar memiliki initegritas dan kapabilitas. Sebab, Kementerian ESDM bisa
menjadi tantangan yang paling berat dalam hal stabilitas ekonomi. Hal ini
karena kementerian tersebut bertanggung jawab atas kebijakan pemenuhan energi, subsisdi
BBM, subsidi listrik, dan pencapaian lifting
migas.
Rakyat
bosan disuguhkan drama Cikeas yang sebenarnya bukan pertama kali karena drama
sejenis telah lebih dulu ada pada saat pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
di akhir Oktober 2009. Yang rakyat inginkan bukanlah penggantian menteri
dan/atau penambahan wakil menteri. Kita semua hanya menginginkan peningkatan
kinerja pemerintah di sisa tiga tahun masa pemerintahan SBY. Bahkan masa efektif
hanya dua tahun, sebab pada 2013 pemerintah sudah berfokus menjelang pemilihan
presiden baru. Kita harapkan, SBY bukan tidak menghasilkan dan meninggalkan
warisan sistemis penting apa-apa bagi Indonesia di masa pemerintahannya yang
dalam waktu lama.